Reformasi Internal Kementerian PU: Menteri Dody Hanggodo Lanjutkan Bersih-Bersih Pejabat – Langkah tegas dan berani kembali diambil oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam upaya memperkuat integritas dan mahjong ways 2 efisiensi birokrasi di kementeriannya. Setelah sebelumnya mencopot sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus hukum, kini Dody melanjutkan agenda bersih-bersih internal dengan merombak jajaran eselon I dan II, serta menonaktifkan aparatur sipil negara (ASN) yang tersangkut kasus korupsi. Gerakan ini menjadi bagian dari komitmen mendalam untuk menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan kualitas belanja infrastruktur nasional.
Latar Belakang: Serangkaian Kasus yang Mengguncang Kementerian PU
Kementerian PU dalam beberapa bulan terakhir dihadapkan pada berbagai kasus hukum yang melibatkan pejabat daerah. Di antaranya:
- OTT KPK di Sumatera Utara, yang menyeret pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)
- Penahanan oleh Kejati Bangka Belitung terhadap empat pegawai Balai Wilayah Sungai (BWS)
- Penetapan tersangka terhadap Kepala BBWS Babel dalam kasus dugaan korupsi proyek sungai
Menteri Dody menyebut bahwa kasus-kasus ini menjadi alarm mahjong slot keras bagi kementerian untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan sistem kerja yang ada.
Rotasi Pejabat Eselon I: Mesin Baru untuk Reformasi
Sebagai tindak lanjut, Dody melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I, mencakup posisi strategis seperti:
| Jabatan Lama | Pejabat Baru |
|---|---|
| Sekretaris Jenderal | Wida Nurfaida |
| Inspektur Jenderal | Maulidya Indah Junica |
| Dirjen Sumber Daya Air | Dwi Purwantoro |
| Dirjen Prasarana Strategis | Bisma Staniarto |
| Dirjen Bina Konstruksi | Boby Ali Azhari |
| Kepala BPSDM | Apri Artoto |
Langkah ini disebut sebagai penyegaran organisasi dan bonus new member bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran.
Target Efisiensi: Menekan ICOR dan Belanja Infrastruktur
Dody menegaskan bahwa reformasi ini bukan hanya soal personel, tetapi juga menyasar efisiensi belanja infrastruktur. Ia menargetkan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke bawah angka 6, sebagai indikator efisiensi pembangunan.
“Kita harus menekan ekonomi berbiaya tinggi dan pembangunan yang mahal. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal tanggung jawab terhadap uang rakyat,” tegas Dody.
Penonaktifan ASN dan Evaluasi Eselon II
Selain rotasi eselon I, Dody juga menonaktifkan 6 ASN yang telah situs slot qris ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari:
- 1 orang dari Sumatera Utara
- 5 orang dari Bangka Belitung
Tak berhenti di situ, ia juga mengganti pejabat dua tingkat di atas tersangka, termasuk kepala balai dan pejabat pembuat komitmen (PPK), sebagai bentuk tanggung jawab struktural.
Instruksi Presiden dan Komitmen Moral
Dody menyebut bahwa langkah bersih-bersih ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan:
“Bersihkan dirimu sebelum saya bersihkan.”
Dody bahkan mengaku telah memberikan arahan kepada ASN “sampai berbuih-buih”, agar menghadirkan nilai spiritual dan tanggung jawab publik dalam setiap pekerjaan.
Rencana Lanjutan: Mutasi Eselon II dan Reformasi Sistem
Menteri PU berkomitmen untuk melanjutkan mutasi hingga ke level eselon II, kepala balai, dan PPK, dengan tujuan:
- 🔹 Menutup celah korupsi di proyek infrastruktur
- 🔹 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBN
- 🔹 Mendorong efisiensi dan transparansi belanja modal
Ia juga menyebut akan menyerahkan pekerjaan yang bisa dilakukan swasta kepada pihak swasta, sebagai bagian dari efisiensi kelembagaan.
Penutup: Bersih-Bersih Bukan Sekadar Retorika
Gerakan bersih-bersih di Kementerian PU bukan sekadar retorika politik, tetapi langkah nyata menuju birokrasi yang bersih, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan mesin baru dan komitmen kuat, Dody Hanggodo berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola anggaran infrastruktur terbesar di Indonesia.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi bukan hanya mungkin, tetapi sedang berlangsung.